Kedua, alasan-alasan permohonan PK atas koreksi DPP PPh Pasal 23 yang berasal dari bunga pinjaman juga tidak dapat dibenarkan. Menurut Mahkamah Agung, pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak No. 27714/PP/M.IV/12/2010 yang mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. 4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut: a. Atas imbalan yang diterima atau diperoleh oleh PT ABC dari jasa penyimpanan/penitipan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15%x40% atau 6% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. b. PPh Pasal 23 adalah cicilan pembayaran pajak bagi penerima penghasilan. Cicilan ini dipotong dan dibayarkan ke Bank Persepsi oleh pemberi penghasilan. Mulai Agustus 2015 daftar perusahaan yang wajib memotong PPh Pasal 23 semakin banyak karena objek PPh Pasal 23 dari jenis penghasilan "lainnya" diperluas dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PPh Final UMKM 0.5%. SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23. Validasi NPWP Lawan Transaksi. Vendor NPWP Prefill. Rekonsiliasi & Rekapitulasi. Faktur Komersial. E- Filing. E- Biling Untuk mendapatkan Informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Whatsapp Hotline DDTC Academy pada nomor +6281283935151 (Vira), email DDTC Academy academy@ddtc.co.id. (kaw) Cek berita dan artikel yang lain di Google News. Salah satunya menyangkut pentingnya tax assurance bagi wajib pajak. 1. Tarif PPh non NPWP sebesar 30%. Besar tarif PPh tidak punya NPWP sebesar 30% ini berasal dari tarif pajak penghasilan pasal 23 yang sebesar 15% untuk jenis penghasilan seperti yang sudah disebutkan di atas. Jadi, dari tarif dasar tarif PPh 23 normal sebesar 15% dikalikan dua, maka hasil tarifnya adalah 30% untuk tarif PPh 23 tanpa NPWP. 2. .

pertanyaan seputar pph pasal 23